archives

Masyarakat Lokal/Hukum Adat

This category contains 16 posts

Daya Tampung Maksimum Pulau Enggano 2.600 KK ?

Pulau Enggano merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia. Secara administrasi, Pulau Enggano yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, terbagi menjadi Desa Malakoni, Meok, Banjar Sari, Kaana, Apoho dan Kahyapu. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Bengkulu, Pulau Enggano yang memiliki luas wilayah darat sekitar 40.060 hektar … Continue reading

Mengenal Pola Penguasaan dan Pengelolaan Hutan MHA Rejang

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang mengalami lima tahapan perkembangan dari bersifat genealogis hingga teritorial, yakni meramu (genealogis), petulai (genealogis), kutei (genealogis), kuteui (teritorial), dan marga (teritorial). Pada masa meramu, masyarakat Rejang hidup mengembara dalam kelompok yang kecil. Mereka menggantungkan kehidupan dari hasil hutan dan sungai. Setelah mengenal teknik bercocok tanam, mereka mulai menetap dan … Continue reading

Upaya Memperoleh Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kawasan TNKS

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas 1.389.510 hektare yang membentang di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat merupakan taman nasional terluas kedua di Indonesia. Taman nasional ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Warisan Asean pada 2003, dan bersama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ditetapkan sebagai Warisan … Continue reading

Sudah 165.000 Jiwa Meninggal Akibat Asap Dari Kegiatan Memasak

Kegiatan memasak dengan kayu bakar yang menggunakan tungku tradisional yang lazim dilakukan masyarakat ternyata membahayakan. Apalagi kegiatan memasak dilakukan dengan kondisi dapur yang dipenuhi asap dari proses pembakaran kayu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan yang berujung pada kematian. Data yang dimiliki Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida … Continue reading

Tiga Tubuh Gerakan Perempuan Lokal Dalam Menaklukan Kapitalisme Global

Sore hari Minggu (29 Maret 2015) menjadi hari istimewa bagi diriku. Di sela-sela kelelahan setelah terlibat dalam Konsultasi Publik dan Lokakarya Penyusunan Perencanaan Strategis Cahaya Perempuan WCC yang dimulai sejak Kamis (26 Maret 2015), Dr. Titiek Kartika H memberikan “hadiah” berupa soft copy paper berjudul “Simbolisme Tubuh dalam Gerakan Perempuan Lokal” yang disampaikannya dalam Seminar … Continue reading

Mengapa Media Massa Tak Memihak Masyarakat Adat ?

Tidak sedikit kalangan aktivis lingkungan hidup dan masyarakat adat pernah menyampaikan kritikan terhadap media massa. Masih banyak media massa tak memihak, mengingkari, bahkan ikut menghancurkan keberadaan masyarakat adat. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah jurnalis atau media massa sengaja melakukannya? Salah satu konsep yang penting untuk mendiskusikan jurnalisme dan media massa adalah framing (pembingkaian). Terlepas pernah … Continue reading

AMAN dan AJI Bengkulu Dukung Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Enggano

Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu Def Tri Hamri mengemukakan pihaknya akan mendampingi masyarakat hukum adat Enggano yang sedang memperjuangkan Perda pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat Enggano yang berdiam di pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. “Langkah ini penting dilakukan untuk melindungi keberlanjutan masyarakat hukum adat Enggano yang kian … Continue reading

Jurnalisme dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

Jurnalisme adalah suatu sistem yang dilahirkan masyarakat (Kovach dan Rosenstiel, 2001) untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (UU No. 40/1999 tentang Pers)… https://www.academia.edu/10111672/Jurnalisme_dan_Perlindungan_Hak-hak_Masyarakat_Adat

Pluralisme Hukum dan Hak Kelola SDA

“Dalam konteks Bengkulu, kalau kita mendorong pengakuan masyarakat adat, kita harus bicara sampai ke hal-hal konkret. Misalnya di wilayah Rejang ditemukan emas, itu punya siapa? Apa otoritas masyarakat adat di sana? Jadi, tidak hanya soal identitas, tapi bagaimana dengan sumber daya alam?” — Andiko Diskusi keempat serial diskusi tentang Pluralisme Hukum yang difasilitasi SPHR-B dan … Continue reading

Pluralisme Hukum: Jalan untuk Pembaharuan Hukum

“Hukum perlu mengakui nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat” — Andry Harijanto Hartiman Dua narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan bedah buku “Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin” di ruang pertemuan III Gedung Rektorat Unib pada Kamis (21/8) menyampaikan materinya secara bergiliran. Setelah Pengelola SPHR Perkumpulan HuMa Sandoro Purba, SH, Akademisi Fakultas Hukum Unib Andry Harijanto Hartiman, … Continue reading

Follow me on Twitter