you're reading...
Perubahan Iklim

Mengapa Isu HKSR Penting Menjadi Bagian Adaptasi Perubahan Iklim?

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berperspektif gender kian gencar dilakukan. Namun, banyak upaya yang dilakukan belum menyentuh isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Padahal, langkah mengintegrasikannya penting dilakukan agar manfaat yang dicapai bisa berjangka lebih panjang.

Merujuk IUCN et al (2009), perubahan iklim menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung. Adapun dampak langsungnya meliputi peningkatan suhu permukaan air laut, kemarau panjang, kekeringan, dan peristiwa iklim ekstrim seperti puting beliung, longsor, banjir, hawa panas dan kebakaran hutan. Sedangkan dampak tidak langsungnya meliputi peningkatan epidemik penyakit, penyusutan keanekaragaman hayati dan penurunan produktivitas pertanian.

Bagi manusia, dampak perubahan iklim bisa mengakibatkan kematian, konflik atau kekerasan, gangguan kesehatan dan kemiskinan. Namun, ditinjau dari jenis kelamin, dampak bagi perempuan jauh lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut dipengaruhi pembagian peran, tanggungjawab, relasi dan identitas laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial.

“Pengarusutamaan gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat penting. Di satu sisi, perempuan merupakan pihak yang paling rentan akibat ketidakadilan gender. Di sisi lain, perempuan berpotensi sebagai aktor dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Ir. Tety Sumeri.

Hasil penelitian Neumayer and Pluemper (IUCN et al, 2009) terhadap peristiwa iklim ekstrim dan bencana di 141 negara pada periode 1981 – 2002 menunjukkan perempuan lebih banyak mengalami kematian dibandingkan laki-laki, bahkan hasil penelitian Peterson (IUCN et al, 2009) menyebutkan potensi perempuan mengalami kematian adalah 14 kali lebih besar dibandingkan laki-laki.

Pasca peristiwa iklim ekstrim dan bencana, lazimnya perempuan mengalami keterbasan akses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi (Buvinic et al dalam Ariyabandu, 2009). Keterbatasan itu mengakibatkan infeksi saluran kemih, diare, penyakit kulit dan gangguan kebersihan terkait menstruasi (Ahmed et al dalam Alston, 2013), serta kegagalan hamil, prematur, komplikasi dan ketidaksuburan (Walia dan Chakrabarti, 2009).

Selain itu, tidak sedikit pula perempuan mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga (Enarson dalam Whittenbury, 2013; Sach dan Israel, 2013) pasca peristiwa iklim ekstrim dan bencana. Bahkan, terlepas dari peristiwa iklim ekstrim atau bencana, sebuah hasil penelitian yang dilansir Gulf Times pada 11 Agustus 2013 menyimpulkan kenaikan suhu bumi akan meningkatkan kekerasan personal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Diprediksi, peningkatan kekerasan personal bisa mencapai 16 persen pada tahun 2050.

Dampak peningkatan epidemik pernyakit, penyusutan keanekaragaman hayati, kemarau panjang dan keringan mengakibatkan perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Menurut WHO (2014), beberapa penyakit yang paling mengancam perempuan antara lain malaria, pre-eclamsia, tekanan darah tinggi dan diare. Khusus malaria, serangannya bagi perempuan hamil bisa mengakibatkan keguguran, kelahiran prematur dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah.

“Kesulitan memperoleh sumber air bersih juga bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan. Air bersih sangat dibutuhkan perempuan saat mengalami menstruasi, proses persalinan dan pasca persalinan,” kata Tety Sumeri menambahkan.

Penyusutan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan pilihan makanan untuk perempuan berkurang akan menurunkan kadar gizi sehingga perempuan lebih rentan diserang penyakit. Selain makanan, pilihan obat herbal atau tradisional yang lazim dikonsumsi perempuan juga berkurang. Kondisi ini akan membuat perempuan lamban mengatasi penyakit yang dialami, sehingga bisa menurunkan produktivitas, bahkan mengakibatkan kematian.

Terkait kemiskinan, berbagai dampak langsung dan tidak langsung perubahan iklim akan mengakibatkan perempuan lebih rentan jatuh dalam kemiskinan, atau bahkan semakin sulit untuk lepas dari jeratan kemiskinan. Padahal, 70 persen dari penduduk miskin di dunia adalah perempuan (IUCN et al, 2009). Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim peka gender yang dilakukan umumnya juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan.

Penduduk: Pendorong Potensial Emisi Karbon

Sejauh ini, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah di dunia ini lebih terfokus pada penggunaan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini dikritisi oleh Karen Hardee, aktivis dari Center for Policy and Advocacy, Futures Group, USA. Dia berpendapat, isu kependudukan dan kesehatan reproduksi juga harus mendapatkan perhatian serius dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Pertama, penduduk berperan sebagai pendorong potensial emisi karbon. Kedua, pertambahan penduduk berarti pertambahan manusia yang terkena dampak perubahan iklim. Dan Ketiga, dinamika kependudukan mempengaruhi adaptasi terhadap iklim,” tulis Karen pada artikel berjudul “Climate Change Science, Policy and Programming: Where Are Population and Reproductive Health? (dalam Kulczycki, Andrzej (ed), 2014)

Menurut Karen, isu kependudukan terkait perubahan iklim harus dijawab dengan penyadaran hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Khususnya, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak. Dengan memberdayakan hak tersebut, perempuan dapat memutuskan untuk mengontrol kesuburannya dan memutuskan untuk mempunyai anak dengan jumlah sedikit.

“Penting untuk membingkai ulang diskursus tentang populasi dan perubahan iklim setidaknya dalam dua hal. Pertama, diskursus harus mengkaitkan dengan pandangan yang luas mengenai bagaimana proses demografi mempengaruhi dan dipengaruhi perubahan iklim. Kedua, dibutuhkan pengakuan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dalam konteks perubahan iklim harus berbasis hak dan kerelawanan,” terang Karen.

Mendukung pendapat Karen, Tety Sumeri menambahkan, tidak hanya hak untuk memutuskan kapan mempunyai anak atau tidak dan jarak kelahiran yang perlu ditingkatkan penyadarannya dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga juga perlu disadarkan secara utuh guna menurunkan jumlah pernikahan dini atau pernikahan usia anak untuk menekan laju pertambahan penduduk.

“Indonesia termasuk negara paling tinggi jumlah pernikahan dininya. Di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-37, sedangkan di ASEAN menduduki peringkat ke-2. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka fertilitas remaja kelompok usia 15 – 19 tahun naik menjadi 48 kelahiran per 1.000 perempuan dari 35 kelahiran per 1.000 perempuan pada SDKI 2007,” ujar Tety Sumeri.

Tety Sumeri optimis bila upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diintegrasikan dengan pendidikan dan penyadaran HKSR akan membuka pandangan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan sumber daya alam dan energi lebih komprehensif. “Paling tidak, masyarakat bisa mengantisipasi laju pertambahan penduduk dikaitkan dengan keterbatasan kawasan hutan atau lahan. Terutama untuk kepentingan pemukiman, pertanian, sumber daya air bersih dan lainnya,” kata Tety Sumeri.

UntitledKhusus untuk Indonesia, UNDP (2007) menilai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mendesak untuk dilakukan. Mengingat dampak perubahan iklim bagi Indonesia dapat semakin memperparah berbagai masalah iklim yang sudah ada. Padahal, Indonesia sudah begitu rentan terhadap begitu banyak ancaman yang berkaitan dengan iklim seperti banjir, kemarau panjang, angin kencang, longsor dan kebakaran hutan (lihat gambar). (**)

Tulisan ini disunting ulang dari “Perubahan Iklim dan HKSR. Apa Kaitannya?” ditambah sejumlah data/informasi.

Advertisements

About dedek hendry

Seorang warga yang belajar menjadi jurnalis sejak tahun 2004, yang tercatat sebagai anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Bengkulu dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (The Alliance of Independent Journalists) Bengkulu. Pernah menjadi Reporter dan Editor untuk Rakyat Bengkulu, Pemimpin Redaksi untuk Radar Bengkulu, Inisiator jurnalisme komik lingkungan hidup (Konteks) di Bengkulu dan jurnalisme warga (perempuan) Lentera Perempuan, dan kini menjadi kontributor (freelance journalist) untuk Mongabay Indonesia. Gunung Itu Bernama Jurnalisme. Puncaknya: Kebebasan dan Kebahagiaan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: