you're reading...
Masyarakat Lokal/Hukum Adat

Pluralisme Hukum: Jalan untuk Pembaharuan Hukum

“Hukum perlu mengakui nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat”

— Andry Harijanto Hartiman

Dua narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan bedah buku “Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin” di ruang pertemuan III Gedung Rektorat Unib pada Kamis (21/8) menyampaikan materinya secara bergiliran. Setelah Pengelola SPHR Perkumpulan HuMa Sandoro Purba, SH, Akademisi Fakultas Hukum Unib Andry Harijanto Hartiman, SH, M. Si diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Berikut petikan materi yang disampaikan Andry.

Pada pengantar materinya, Andry mengungkapkan, banyak sarjana hukum mengalami hambatan untuk memahami pluralisme hukum. Hambatan tersebut terjadi karena positivisme hukum menguasai pandangan mereka. Berpandangan positivisme, maka beranggapan bahwa hukum harus dibuat oleh negara. Apabila dibuat oleh lembaga atau entitas bukan negara, tidak dapat disebut sebagai hukum. “Karena positivisme, yang disebut hukum adalah UU, diluar UU bukan hukum,” kata Andry.

Pluralisme hukum, terang Andry, dikembangkan untuk memberikan solusi atas kelemahan positivisme hukum. Bahwa positivisme hukum hanya bisa mencapai kepastian hukum, namun gagal mencapai keadilan. Oleh karena itu, reformasi atau pembaharuan hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pembaharuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan menggantikan nilai-nilai yang mendominasi hukum positif. “Jadi, hukum perlu mengakui nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat,” ujar Andry.

Nilai yang mendominasi positivisme hukum, tambah Andry, cenderung bersifat materialistik dan kapitalistik. Pembuatan produk hukum semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan atau menguntungkan pihak tertentu. Tidak peduli bila pembuatan hukum tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat atau merugikan masyarakat. “Nilainya, mana yang menguntungkan. Duit. Izin-izin ditandatangani karena ada duitnya. Terserah bila masyarakat menjadi miskin akibat izin tersebut,” kata Andry.

Adat Istiadat Bukan Hukum Adat

Definisi hukum, terang Andry, kian meluas. Merujuk pendapat Benda-Beckman bahwa hukum adalah proses sosial atau gejala sosial, maka hukum dapat memiliki beragam penyebutan. Apakah disebut sebagai adat, tradisi, kebiasaan, norma bahkan simbol, tapi harus memiliki preposisi normatif dan pengetahuan agar bisa dianggap sebagai hukum. “Jadi, yang dimaksud hukum bisa hukum positif dari pemerintah, hukum adat, hukum kebiasaan, hukum agama dan hukum dalam bentuk lain,” papar Andry.

Andry mengingatkan bahwa hukum adat dan adat istiadat adalah berbeda. Mengutip pendapat Pospisil, Andry menjelaskan, hukum harus memiliki empat atribut. Yakni, atribut otoritas atau kekuasaan, atribut obligasi atau kewajiban, atribut penerapan secara universal dan atribut sanksi yang jelas dan pasti. Bila salah satu atribut tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai hukum. “Kadang kala orang menyamakan saja adat istiadat dan hukum adat. Padahal, jauh berbeda,” kata Andry.

Cocok untuk Bengkulu

Menurut Andry, pluralisme hukum cocok untuk diterapkan di Provinsi Bengkulu. Alasannya, banyak masyarakat hukum adat di Provinsi Bengkulu. Seperti Rejang, Enggano, Serawai, Lembak, Pekal dan lainnya. Disamping itu, fakta menunjukkan bahwa peminggiran hukum adat oleh negara telah memicu konflik pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Bengkulu. Ironisnya, konflik-konflik tersebut masih belum terselesaikan dan sesekali meletup. “Misalnya terkait Taman Nasional Kerinci Seblat dan PT Agri Andalas,” kata Andry.

Kondisi tersebut, tambah Andry, sesuai dengan hasil kajian Holleman. Bahwa dalam kasus tumpang tindih hukum, diketahui bahwa hukum yang berpengaruh kuat adalah hukum yang sudah ada dan berlaku sejak lama. Misalnya pada lahan yang terjadi tumpang tindih hukum adat dan hukum negara, maka hukum adat tetap berpengaruh kuat bagi masyarakat. Kendati negara menggunakan beragam tindakan represif untuk menghilangkan pengaruh hukum adat tersebut. “Walaupun dipaksa, dipukuli atau diusir, nanti akan timbul konflik lagi,” kata Andry.

Mengacu pada UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ujar Andry, peluang masyarakat berpartisipasi dalam pembaharuan hukum telah terbuka. Diatur bahwa pembuatan UU atau Perda tidak boleh langsung ke DPR atau DPRD. Instansi terkait harus terlebih dahulu melakukan penelitian guna menemukan nilai-nilai atau substansi dari suatu produk hukum yang akan dibuat. “Nilai-nilai disusun dan didiseminasikan untuk memperoleh masukan-masukan, baru dibuat rancangan UU atau Perdanya,” ujar Andry.

Menurut Andry, peluang mengajukan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat agar diakomodir dalam perda telah dimanfaatkan masyarakat adat di sejumlah daerah. Bahkan, di Papua, Bali dan Sumatera Barat, keberadaan hukum adat telah mendapatkan pengakuan. Sehingga, Andry optimis Bengkulu juga bisa melakukannya. Sebagai tahap permulaan, bisa dilakukan oleh masyarakat adat Enggano di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara atau masyarakat adat Rejang di salah satu desa di Kabupaten Lebong.

Syarat Memperoleh Pengakuan

Andry mengatakan, dikarenakan sistem hukum nasional bersifat positivisme hukum, maka pengakuan hukum adat harus diatur dalam Perda. Untuk memperoleh pengakuan tersebut, negara juga telah menetapkan kriteria-kriterianya. Meliputi, harus ada masyarakat adat, harus ada wilayah adat, harus ada harta kekayaan bersama milik masyarakat adat, harus ada norma-norma hukum adat, dan harus ada struktur atau fungisonaris hukum adatnya. “Supaya bisa diakui, lima kriteria tadi harus terpenuhi, baru bisa dikeluarkan dalam bentuk perda,” kata Andry.

Dukung Unib Fokus Hukum Adat

          Andry juga sempat berpendapat, selayaknya Fakultas Hukum Unib fokus melakukan kajian-kajian mengenai hukum adat. Dengan demikian, Unib bisa memiliki ciri khas tersendiri, dan bisa membantu peraihan akreditasi. Menurut Andry, level akreditasi sangat diperlukan untuk masa depan lulusan Fakultas Hukum Unib. “Sekarang, harus hati-hati untuk sekolah (kuliah). Kalau akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi adalah C, orangtua sebaiknya menunda untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi tersebut. Sebab, kalau lulus, anaknya akan sulit mencari kerja. Karena untuk bekerja, minimal lulusan perguruan tinggi berakreditasi B,” kata Andry. (**)

Advertisements

About dedek hendry

Gunung Itu Bernama Jurnalisme. Puncaknya: Kebebasan dan Kebahagiaan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: