you're reading...
Masyarakat Lokal/Hukum Adat

Pluralisme Hukum dan Hak Kelola SDA

Bengkulutoday.com/Andiko memberikan penjelasan

Bengkulutoday.com/Andiko memberikan penjelasan

“Dalam konteks Bengkulu, kalau kita mendorong pengakuan masyarakat adat, kita harus bicara sampai ke hal-hal konkret. Misalnya di wilayah Rejang ditemukan emas, itu punya siapa? Apa otoritas masyarakat adat di sana? Jadi, tidak hanya soal identitas, tapi bagaimana dengan sumber daya alam?”

— Andiko

Diskusi keempat serial diskusi tentang Pluralisme Hukum yang difasilitasi SPHR-B dan Rumah Literasi Yayasan Akar dilakukan pada Jumat (22/8/2014) di ruang pertemuan I Gedung Rektorat Unib. Diskusi bertemakan “Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Lokal atas Kekayaan Alam : Kisah Sukses di Indonesia” itu, dilakukan dengan mengundang Direktur Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) Andiko, SH, MH sebagai narasumber. Berikut petikan-petikan materi yang disampaikan Andiko.

Membahas pluralisme hukum tidak lain adalah melakukan kritik terhadap positivisme hukum. Sederhananya, kata Andiko, positivisme hukum dapat dipahami sebagai sebuah teori hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah yang dibuat oleh penguasa. Positivisme hukum dikritik karena dinilai gagal mencapai tujuan hukum, yang mencakup kepastian, keadilan dan kemanfaatan. “Kepastian, belum tentu memberikan keadilan atau kemanfaatan. Ada situasi tumpang tindih. Kepastian tercapai, apakah keadilan tercapai? Belum tentu,” kata Andiko.

Salah satu peristiwa legendaris yang memicu kritik terhadap positivisme hukum adalah peristiwa perampokan dan pemerkosaan yang menimpa seorang perempuan warga Amerika Serikat, sekitar 1950-an atau 1960-an. Kendati mengetahui perempuan tersebut dalam kondisi terancam, namun tetangganya enggan keluar rumah untuk memberikan pertolongan langsung. Pertolongan yang dilakukan adalah menelepon 911. Itu dilakukan tetangga Miranda karena di dalam pikirannya bahwa pihak yang berwenang menangani adalah polisi.

Namun, kedatangan 911 terlambat. Perempuan tersebut diperkosa di hadapan atau disaksikan oleh tetangganya. Peristiwa tersebut membuat dunia hukum di Amerika Serikat menjadi geger. Rupanya, tidak semua hal bisa ditangani oleh negara. “Positivisme hukum dalam kasus tersebut, gagal. Kemudian orang berpikir, semua inikan untuk mencapai tujuan hukum. Pertanyaannya: Siapa yang bisa mencapai tujuan hukum? Apakah melalui hukum yang dihasilkan oleh negara atau boleh juga hukum masyarakat?” cerita Andiko.

Tuntutan Pluralisme Hukum

Membahas positivisme hukum di Indonesia tak bisa lepas dari konteks sejarah. Keputusan untuk menerapkannya dilandasi semangat bersatu untuk mendirikan negara bangsa. Sehingga, dibutuhkan satu hukum untuk negara yang satu. Dikarenakan Indonesia dijajah Belanda, maka sistem hukum Indonesia dipengaruhi sistem hukum Belanda. Dan dikarenakan Belanda pernah dijajah Perancis, maka sistem hukum Belanda dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis. “Di Perancis, dimulainya penyatuan (kodifikasi) hukum-hukum rakyat,” ujar Andiko.

Para pendiri bangsa menyadari pentingnya hukum nasional mengakui hukum rakyat/adat. Namun dalam penerapannya, timbul masalah mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Negara malah mengabaikan hukum adat dan melakukan penyeragaman. Dan dalam prakteknya, hukum negara terbukti gagal mencapai tujuan hukum. Karena itu, tuntutan agar pluralisme hukum diterapkan semakin kuat. ”Negara bangsa dengan satu hukum hanya bisa untuk masyarakat yang homogen. Indonesia yang heterogen, tidak mungkin,” kata Andiko.

Akhir-akhir ini, Andiko mengatakan, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum negara semakin menguat. Misalnya, dalam UU dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam satu bab mengenai desa adat. Lalu, putusan MK No. 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa telah terjadi pengambilan secara sewenang-wenang hutan adat oleh negara. “Terbaru, putusan MK terhadap gugatan Prabowo. Putusan tersebut bukan semata-mata putusan pemilu, tapi juga bentuk pengakuan negara terhadap sistem noken yang berlaku di masyarakat adat Papua,” papar Andiko.

Pluralisme Hukum Kuat dan Lemah

Pluralisme hukum merupakan alat untuk menganalisis situasi hukum di lapangan. Bahwa ada beberapa hukum yang berlaku di wilayah hukum yang sama. Misalnya terkait tanah atau lahan yang berlaku hukum negara dan hukum rakyat atau adat. Situasinya disebut pluralisme hukum kuat, apabila pengaruh hukum rakyat/adat mengalahkan hukum negara. Untuk situasi sebaliknya, disebut pluralisme hukum lemah. “Di Sumatera Barat, hukum agraria lebih banyak dipengaruhi hukum adat,” kata Andiko memberi contoh daerah dengan situasi pluralisme hukum kuat.

Misalnya menyangkut gadai, lanjut Andiko, hukum adat yang diakui. Bila hukum negara mengatur setelah tujuh tahun masa gadai, objek yang digadaikan dikembalikan ke pemberi gadai. Sedangkan mengacu hukum adat, masa gadai bisa lebih lama, bahkan bisa selama-lamanya. “Bila ada masalah, pertama kita akan disidangkan di Kerapatan Nagari. Kalau gagal, kita bisa maju ke Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri, walau hakimnya hakim negera, tapi kontennya adalah hukum adat. Hakim tidak terima hukum gadai nasional,” ujar Andiko.

Andiko juga mengulas sekilas tentang penerapan pluralisme hukum di Aceh, Papua dan Kalimatan Tengah. Di Aceh, penerapan pluralisme hukum kental bersentuhan dengan syariat Islam. Bagi masyarakat Aceh, hukum adat adalah hukum Islam. Sehingga, Aceh mendapat ruang untuk penegakan syariat Islam. Berbeda di Papua, dilakukan untuk mendorongan pengakuan empat masyarakat yang memiliki sistem hukum yang berbeda. “Masyarakat adat, masyarakat hukum adat, orang asli Papua dan penduduk Provinsi Papua,” kata Andiko.

Papua juga menerbitkan Perdasus tentang masyarakat adat. Namun pelaksanaannya mengalami kesulitan. Baik menyangkut kapasitas, pembiayaan dan lainnya. Akibatnya, kewajiban memetakan wilayah adat, sebagai contoh, masih belum dilakukan oleh pemda setempat. Di Kalimantan Tengah, penerapan pluralisme hukum dilakukan dengan dua hal. Pertama, membentuk pemerintahan adat dengan menempatkan demang di seluruh kampung. “Terus mereka bikin peraturan daerah tentang Surat Keterangan Tanah Adat. Dalam lima tahun, harus selesai. Kalau tidak selesai, jadi tanah negara,” terang Andiko.

Indian Diakui Setelah Miskin

Membahas pluralisme hukum bukan semata-mata membahas soal identitas suatu masyarakat adat. Pembahasan pluralisme hukum perlu dikontekstualisasikan dengan isu sosial, ekonomi, politik dan hukum. “Pertanyaannya, kalau hukum adatnya diakui, bisa atau tidak mereka yang mengelola sumber daya alam? Dalam tingkat yang lebih tinggi, boleh tidak masyarakat adat menolak pembangunan? Dan tingkat lebih tinggi lagi, sejauh mana yurisdiksi hukum adat masuk ke hukum negara dan sejauh mana yurisdiksi hukum negara masuk ke wilayah hukum adat?” ujar Andiko.

Khusus mengenai hak mengelola sumber daya alam, kasus yang dialami masyarakat Indian di Amerika Serikat penting untuk menjadi pembelajaran. Setelah beratus-ratus tahun menguasai wilayah Indian, barulah Amerika Seritak mengakui keberadaan Indian. Namun pengakuan tersebut tidak serta merta membuat kondisi masyarakat Indian menjadi lebih baik. “Mereka diakui setelah mereka miskin. Jadi salah satu impactnya, di salah satu lokasi, mereka bebaskan saja pendirian kasino. Karena sumber daya alam sudah diekploitasi sejak lama, sudah habis, baru diakui,” kata Andiko.

Walau hukum adat telah diakui di sejumlah daerah, namun tidak serta merta masyarakat adat berhak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Oleh karena itu, Andiko menilai, upaya memperoleh pengakuan hukum adat harus dikontekstualisasikan dengan urusan sumber daya alam di wilayah hukum adat. “Dalam konteks Bengkulu, kalau kita mendorong pengakuan masyarakat adat, kita harus bicara sampai ke hal-hal konkret. Misalnya di wilayah Rejang ditemukan emas, itu punya siapa? Apa otoritas masyarakat adat di sana? Jadi, tidak hanya soal identitas, tapi bagaimana dengan sumber daya alam?” papar Andiko. (**)

Advertisements

About dedek hendry

Seorang warga yang belajar menjadi jurnalis sejak tahun 2004, yang tercatat sebagai anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Bengkulu dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (The Alliance of Independent Journalists) Bengkulu. Pernah menjadi Reporter dan Editor untuk Rakyat Bengkulu, Pemimpin Redaksi untuk Radar Bengkulu, Inisiator jurnalisme komik lingkungan hidup (Konteks) di Bengkulu dan jurnalisme warga (perempuan) Lentera Perempuan, dan kini menjadi kontributor (freelance journalist) untuk Mongabay Indonesia. Gunung Itu Bernama Jurnalisme. Puncaknya: Kebebasan dan Kebahagiaan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: