you're reading...
Jurnalisme dan Media

Melek Media ala Pilpres 2014

Cukup banyak kepingan pembelajaran tentang media yang bisa diperoleh dari Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Sangat disayangkan bila kepingan-kepingan tersebut tidak dikumpulkan. Dengan mengumpulkannya, paling tidak bisa membantu kita untuk menarik manfaat dan benang merah dari berbagai pembelajaran tersebut. Sebagian kepingan yang dikumpulkan dari pemberitaan berbagai media massa dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat.

Obor Rakyat; Produk Haram Pers

Pada pertengahan Mei 2014, muncul sebuah tabloid bernama Obor Rakyat. Tabloid yang disebar ke sejumlah masjid dan pesantren itu memicu keresahan kalangan santri dan masyarakat karena berisikan tulisan-tulisan yang menyerang calon presiden Jokowi dengan isu SARA. Menyikapinya, Dewan Pers meminta agar polisi menanganinya dengan alasan tabloid tersebut merupakan produk haram pers.
Beberapa indikator Obor Rakyat bukan produk pers meliputi tidak adanya badan hukum, tidak adanya penanggung jawab dan alamat yang jelas, baik redaksi maupun percetakan. Selain itu, isinya bersumber dari tulisan-tulisan dari media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tidak memenuhi unsur jurnalisme seperti verifikasi dan memberikan kesempatan kepada Jokowi memberikan klarifikasi.
Oleh karena itu, Dewan Pers berpendapat penindakan Obor Rakyat tidak tepat bila menggunakan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Penindakannya harus menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 310 ayat 1 KUHP mengenai pencemaran nama baik.
Kendati demikian, Polri tetap menggunakan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk menindaklanjuti laporan kubu Jokowi atas Obor Rakyat tersebut. Polri menetapkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budion dan Redaktur Darmawan Sepriyosa sebagai tersangka dengan menjerat mereka dengan Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12.
Pasal 9 ayat (2) berbunyi: Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia”. Sedangkan pasal 12 berbunyi, “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Sementara Pasal 18 ayat 3 berbunyi, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Sementara untuk pidana umum, Polri menjerat Setyardi dan Darmawan dengan pasal 156 KUHP dan atau pasal 157 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Untuk diketahui, Pasal 156 – 157 KUHP mengatur tentang penghinaan golongan atau penganut agama, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.
Berdasarkan hasil penyidikan Polri diketahui bahwa sudah empat edisi Obor Rakyat yang diterbitkan dengan total cetakan sebanyak 520.000 eksemplar. Untuk menerbitkan dan menyebarluaskannya, Setyardi mendapat suntikan dana dari YN sebesar Rp 200 juta dan ZA sebesar Rp 250 juta. Namun belum diketahui apakah pengembangan penyidikan yang dilakukan Polri juga akan menyeret YN dan ZA.

Allan Nairn Buka “Off the Record”

Memasuki akhir Juni 2014, perhatian publik tersedot oleh ulah Allan Nairn, jurnalis investigasi asal Amerika Serikat. Melalui blog pribadinya, http://www.allannairn.org, Allan menuliskan hasil wawancaranya dengan Prabowo yang bersifat off the record dengan judul “Do I Have Guts,” Prabowo Asked, “Am I Ready To Be Called A Fascist Dictator?” pada 22 Juni 2014. Allan menceritakan sikap Prabowo yang menilai Indonesia tidak siap menghadapi demokrasi, keinginan Prabowo untuk disebut sebagai diktator fasis, menyebut Abdurrahman Wahid  sebagai presiden buta, hingga kedekatan Prabowo dengan militer, intelijen, dan pengusaha besar Amerika Serikat.
Allan mengaku wawancara tersebut dilakukan saat mengumpulkan informasi soal kasus pembantaian di Dili pada 12 November 1991, dengan cara tatap muka di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta, sekitar Juni dan Juli 2001. Sebelum menulisnyaAllan mengaku telah menyampaikan permintaan izin kepada Prabowo melalui surat. Namun Prabowo tak kunjung mengirimkan balasan. Walau demikian, Allan memutuskan untuk tetap menuliskannya.
Allan menyadari perbuatan menuliskan hasil wawancara bersifat off the record tersebut merupakan pelanggaran etika jurnalisme. Namun Allan berpendapat, sumber anonim biasanya digunakan untuk melindungi rakyat kecil yang terancam bahaya. Sehingga, tidak pantas untuk Prabowo. Disamping itu, Allan menilai masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi mengenai Prabowo sebagai calon presiden. Bila informasi tersebut tidak disampaikan, Allan menilai masyarakat Indonesia akan mengalami kerugian yang besar.
Wartawan yang telah malang melintang dalam peliputan investigasi selama 40 tahun dan pernah memenangkan Robert F Kennedy Memorial First Prize untuk peliputan kasus pembantaian warga sipil di Timor Leste pada tahun 1991 itu juga menyadari tulisan tersebut akan dibantah oleh kubu Prabowo. Oleh karena itu, Allan menantang Prabowo agar membawa ke ranah hukum jika memang dianggap sebagai kebohongan. Bahkan, Allan mengaku siap ditangkap bila perbuatan yang dianggapnya mengungkapkan kebenaran tersebut dianggap sebagai tindak kejahatan.
Menyikapinya, kubu Prabowo menyatakan Prabowo tidak pernah diwawancarai oleh Allan. Kubu Prabowo juga menilai tulisan tersebut adalah kampanye hitam. Oleh karena itu, kubu Prabowo melaporkan ke Polri dengan tuduhan Allan telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun, laporan tersebut belum ditindaklanjuti polisi.

Dukungan Resmi The Jakarta Post

Menjelang berakhirnya masa kampanye capres, publik dikejutkan oleh sikap The Jakarta Post mendukung pasangan Jokowi – JK yang dituliskan dalam editorial berjudul “Endorsing Jokowi” pada Jumat (4/7/2014). Dalam tulisan tersebut, The Jakarta Post menjelaskan dukungan diberikan karena Jokowi – JK memiliki kesamaan visi dengan The Jakarta Post menyangkut pluralisme, hak asasi manusia, reformasi, dan masyarakat sipil.
Dukungan resmi kepada kandidat tersebut adalah pertama kali dilakukan The Jakarta Post sejak berdiri selama 31 tahun. “Namun pada Pemilu yang spesial ini, kami terpanggil secara moral untuk tidak diam saja. Kami tidak mengarahkan dukungan ini untuk menggoyang pilihan orang lain. Namun kami tidak bisa sekedar berdiri di luar pagar ketika pilihan lainnya terlalu riskan untuk dipertimbangkan,” demikian ditulis.
Dewan Pers menilai sikap The Jakarta Post tersebut adalah lumrah, sah-sah saja dan patut dihargai. Dikarenakan pers memiliki hak untuk mempertahankan kebebasannya, dan memang sepantasnya pers memberikan panduan atau perspektif mengenai calon yang dinilai lebih baik berdasarkan pertimbangan yang dimiliki. Apalagi praktik tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh banyak media di luar negeri seperti The Economist, New York Times dan The Guardian.
Kendati demikian, Dewan Pers tetap menekankan agar The Jakarta Post memegang penuh profesionalitas dan tetap memberikan pemberitaan yang proporsional dan obyektif supaya tidak merugikan capres yang tidak didukung dan masyarakat. Sementara kalangan akademisi menilai, keberpihakan yang dinyatakan secara terbuka oleh suatu media massa tidak akan menganggu independensi serta profesionalitas. Sebab, keberpihakan tersebut biasanya dilandasi oleh alasan ideologis dan moral tanpa mempertaruhkan nilai-nilai jurnalisme yang menjunjung tinggi usaha untuk selalu menemukan dan menyebarkan kebenaran.

Kisruh Tv One dan Metro Tv

Kisruh Tv One dan Metro Tv paling banyak menyedot perhatian publik. Kedua stasiun televisi ini dianggap menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik peserta Pemilu Presiden 2014 atau tidak netral dalam pemberitaan. Dengan kata lain telah melanggar Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.”
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan telah memberi dua kali teguran tertulis kepada Tv One dan Metro Tv Namun, tidak diindahkan. Lalu, KPI merekomendasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kedua statisun televisi tersebut.
Mendukung sikap KPI, Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) pun mendesak agar Kemenkominfo mencabut IPP Tv One dan Metro Tv. Apalagi pantauan KIDP atas data KPI sejak 20 September 2013 hingga 8 Juli 2014 menunjukkan Tv One dan Metro Tv telah mendapatkan teguran sebanyak delapan kali.
Desakan agar Kemenkominfo mencabut IPP dua stasiun televisi tersebut juga dilakukan masyarakat melalui petisi di website change.org. Hingga pukul 14.00 WIB, 14 Juli 2014, tercatat pendukung petisi pencabutan izin Tv One yang digagas Teuku Kemal Fasya dari Lhoksumawe, Aceh berjumlah 28.586 orang. Sementara pendukung petisi pencabutan izin Metro Tv yang digagas Masyarakat Transparansi Informasi Indonesia berjumlah 17.980 orang.
Menyikapi rekomendasi dan desakan tersebut, Kemenkominfo memanggil perwakilan kedua stasiun televisi tersebut. Dalam proses klarifikasi, keduanya mengakui kesalahan telah menyalahgunakan frekuensi yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Atas kesalahan tersebut Kemenkominfo menjatuhkan sanksi. Namun bukan mencabut IPP, melainkan berupa teguran keras agar menjalankan asas keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemenkominfo jmenyatakan bila teguran keras tersebut tidak diindahkan, baru sanksi pencabutan atau tidak memperpanjang IPP akan dilakukan.
Kisruh lain yang dialami Tv One terkait pemberitaan yang mengaitkan PDIP dan Komunisme dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6/2014) pukul 07.48 WIB, berita sound on tape (sot) dengan judul ‘Awas Bahaya Komunis’ yang disiarkan pada Rabu (2/72014) pukul 13.34 WIB. Berita ini memuat kembali kutipan wawancara di dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi di atas, dan Paket Berita berjudul ‘Kaderisasi PDIP’ yang disiarkan pada Rabu (2/7/2014) pukul 13.38 WIB.
Keberatan terhadap berita tersebut, puluhan massa PDIP menggeruduk kantor Tv One di kantor stasiun televisi TV One di Yogyakarta dan Pulogadung, Jakarta Timur pada dinihari Kamis (3/7), dan melaporkan Tv One ke Dewan Pers. Setelah dipertemukan, Tv One mengakui telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena berita yang ditayangkan tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Oleh karena itu, Tv One diperintahkan untuk menayangkan hak jawab dari PDIP dan meminta maaf kepada PDIP.

RCTI dan Berita Isu Bocor Materi Debat

Akhir Juni 2016, perhatian publik juga tersedot dengan pemberitaan surat terbuka jurnalis RCTI Raymond Rondonuwu karena protesnya berujung dengan pemberian surat peringatan oleh pemimpin redaksi nonaktif MNC Grup, Arya Sinulingga dan dipindah ke bagian riset. Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada pimpinan MNC Grup Hary Tanoesoedibjo tersebut, Raymond mengungkapkan berita bertopik dugaan bocornya materi debat capres ke kubu Joko Widodo yang ditayangkan Seputar Indonesia pada 12 Juni 2014 tidak memenuhi standar prosedur jurnalistik.
Pertama, berita menyebut KPU tanpa menjelaskan siapa nama pemangku jabatan KPU yang disebut. Kedua, berita juga hanya menyebut tim sukses Jokowi-JK tanpa menyebutkan nama. Ketiga, tidak mencantumkan kapan dan dimana kejadian berlangsung sebagai unsur-unsur 5W-1H. Dan keempat, berita tersebut tidak disertai dengan konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Berita bertopik dugaan bocornya materi debat capres itu ditayang berdasarkan pertemuan antara tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Satay House Senayan pada 8 Juni 2014. Berita ini menjadi besar sejak ditulis oleh http://www.asatunews.com. Hadar sendiri sudah melayangkan somasi kepada asatunews.com dan mengklarifikasi bahwa dirinya ke sana hanya untuk membeli makanan dan tak sengaja bertemu dengan Trimedya dan Budi Gunawan.
Perdebatan mengenai surat terbuka tersebut pun berlanjut dengan digelarnya diskusi bertema “Demokrasi di Newsroom dan Etika Jurnalistik” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (2/7/2014). Diskusi tersebut dilakukan antara Pemimpin Redaksi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Arya Sinulingga dan jurnalis senior sekaligus CEO Watchdog, Dandhy Dwi Laksono. Dalam Debat, Dandhy mempertanyakan proses pemberitaan soal isu bocornya materi debat tersebut dan keputusan Arya mengeluarkan surat peringatan. Sebab, Arya berstatus nonaktif sebagai pemimpin redaksi dan merupakan anggota tim sukses pasangan Prabowo – Hatta.
Sementara Arya menjawab perihal status nonaktifnya hanya terjadi di meja redaksi atau urusan pemberitaan. Namun tetap aktif sebagai Pemred RCTI di bidang manajemen. Soal pemberitaan yang kemudian ditayangkan dalam program Seputar Indonesia, Arya mengatakan, merupakan hasil perdebatan antara produser maupun korlip. Sehingga, dia mengklaim surat peringatan yang dibuat merupakan produk manajemen, bukan pers.
Menyikapi kasus tersebut, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) meminta agar KPI memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk mencabut IPP RCTI. Sebab, pengamatan KIDP atas data KPI sejak 20 September 2013 hingga 8 Juli 2014 diketahui RCTI merupakan stasiun televisi yang paling banyak menerima sanksi teguran akibat pelanggaran yang dilakukan. Yakni, sebanyak 12 teguran terdiri dari tujuh teguran karena konten siaran dan lima kali karena iklan politik. Namun, desakan tersebut diabaikan Kemenkominfo.

RRI dan Quick Count

Selang beberapa jam setelah pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014, Radio Republik Indonesia merilis hasil quick countk (hitung cepat) yang dilakukan. Bahwa pasangan Prabowo – Hatta memperoleh 47,49 persen suara dan pasangan Jokowi – JK memperoleh 52,21 persen suara. Menuding hasil quick count tersebut tidak netral atau mengandung keberpihakan, kubu Prabowo yang duduk di Komisi I DPR RI berencana melakukan pemanggilan.
Direktur Utama RRI Niken Widiastuti menegaskan hitung cepat RRI netral dan independen. Hitung cepat dilakukan Pusat Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan (Puslitbangdiklat) RRI menggunakan metode Random Sampling. Tujuan hitung cepat dilakukan untuk memberikan layanan informasi yang obyektif kepada publik dengan berdasarkan kaidah keilmuan. Apalagi, KPU telah mengizinkan RRI untuk melakukan hitung cepat melalui surat nomor 035/LS-LHC/KPU-RI/II/2014 yang ditandatangani Ketua KPU Husni Malik pada Februari 2014.
Rencana pemanggilan RRI tersebut mendapat respon dari kalangan netizen (penggunan internet). Para netizen menyerukan #SaveRRI. Bahkan tagar #SaveRRI tersebut menjadi trending topic di Twitter. Perbincangan dimulai dari kicauan sutradara kenamaan Joko Anwar melalui akunnya, @jokoanwar, yang menyebarkan gambar radio milik pemerintah tersebut dengan dibubuhi tulisan: “Gara-gara jujur, aku mau dibubarkan #saveRRI”.
Dewan Pers menilai, pemanggilan RRI oleh DPR tersebut tidak pantas dilakukan. Alasannya, hitung cepat yang dilakukan RII merupakan bagian dari jurnalisme. Yakni, jurnalisme presisi. Sehingga, bila RRI melakukan jurnalisme presisi terkait Pilpres, maka upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi melayani publik. Hitung cepat dilakukan untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan mengolah informasi yang merupakan bagian dari riset media dan bersifat ilmiah. (**)

Bahan Bacaan
Obor Rakyat; Produk Haram Pers :
http://m.news.viva.co.id/news/read/524277-mabes-polri–petinggi–obor-rakyat–dijerat-pidana-umum
http://politik.news.viva.co.id/news/read/518733-pemimpin-redaksi-obor-rakyat-jadi-tersangka
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/13/269584663/Bagir-Manan-Sebut-Obor-Rakyat-Produk-Haram-Pers
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/14/269584848/Bagir-Manan-Sebut-Obor-Rakyat-Berbau-Pidana
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/25/1256289/Ketua.Dewan.Pers.Tegaskan.Obor.Rakyat.Bukan.Produk.Jurnalistik
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/13534841/Ini.Penyandang.Dana.Tabloid.Obor.Rakyat.

Allan Nairn Buka “Off the Record” :
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/1736267/Ini.Alasan.Allan.Nairn.Tak.Buka.Wawancara.Prabowo.di.Pilpres.2009
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/26/0819116/Tim.Prabowo.Bantah.Jurnalis.AS.Allan.Nairn.soal.Pernyataan.Lecehkan.Gus.Dur
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/27/269588424/Bongkar-Rahasia-Prabowo-Nairn-Demi-Publik
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/0859275/Ini.Alasan.Jurnalis.AS.Allan.Nairn.Ungkap.Wawancara.Off.The.Record.dengan.Prabowo
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/1014434/Yakin.Benar.Allan.Nairn.Tantang.Prabowo.Adukannya.ke.Penegak.Hukum
http://politik.news.viva.co.id/news/read/523544-tim-prabowo-serahkan-foto-jurnalis-as-allan-nairn-dan-boni-hargens

Dukungan Resmi The Jakarta Post :
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/10580561/Harian.The.Jakarta.Post.Nyatakan.Dukung.Jokowi
http://www.beritasatu.com/politik/194595-dukungan-the-jakarta-post-pada-jokowijk-takkan-ganggu-profesionalisme-media.html
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/12043771/Dewan.Pers.Dukungan.The.Jakarta.Post.untuk.Jokowi.Lumrah.dan.Sah
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/15273191/Dewan.Pers.Dukungan.Jakarta.Post.untuk.Jokowi.Harus.Dihargai.Dengan.Catatan

Kisruh Tv One dan Metro Tv :
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/13/19220901/Pemerintah.Didesak.Cabut.Izin.Siar.Metro.TV.dan.TV.One.
http://www.merdeka.com/peristiwa/petisi-cabut-izin-tvone-diteken-28-ribu-orang-metrotv-17-ribu.html
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/21242261/KPI.Minta.Kemenkominfo.Evaluasi.Kelayakan.Izin.Siar.TV.One.dan.Metro.TV.
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/21/17215651/izin.siaran.tv.one.dan.metro.tv.terancam.distop?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/21/17142221/Dinilai.KPI.Melanggar.Metro.TV.dan.TV.One.Diberi.Teguran.Keras.oleh.Menkominfo
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/13/20341541/Ini.Televisi.yang.Paling.Banyak.Lakukan.Pelanggaran
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/03/0031367/orasi.tengah.malam.repdem.minta.bukti.tv.one.soal.kader.pki.di.pdi-p?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/dewan-pers-tvone-langgar-kode-etik-jurnalistik.html
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/04/dewan-pers-perintahkan-tv-one-minta-maaf-ke-pdip

RCTI dan Berita Isu Bocor Materi Debat :
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/26/269588120/Ini-Surat-Terbuka-Jurnalis-RCTI-untuk-Hary-Tanoe
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/1546222/Pemred.RCTI.dan.Jurnalis.Senior.Debat.soal.Independensi.MediaPemred%20%22RCTI%22%20dan%20Jurnalis%20Senior%20Debat%20soal%20Independensi%20Media
http://www.merdeka.com/peristiwa/di-balik-debat-pemred-rcti-dengan-aktivis-pers.html
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/13/20341541/Ini.Televisi.yang.Paling.Banyak.Lakukan.Pelanggaran

RRI dan Quick Count :
http://www.antaranews.com/berita/444345/hitung-cepat-rri-bagian-dari-jurnalistik
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/15/269593175/Dewan-Pers-DPR-Tak-Perlu-Panggil-RRI
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/14/269592987/RRI-Dipanggil-DPR-Netizen-Serukan-SaveRRI
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/14/269592984/Gara-gara-Hitung-Cepat-DPR-Panggil-RRI
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/16/17163151/Dewan.Pers.Tak.Masalah.jika.Media.Melakukan.Quick.Count.
http://www.merdeka.com/politik/ini-penjelasan-lengkap-dirut-rri-soal-quick-count.html

Advertisements

About dedek hendry

Seorang warga yang belajar menjadi jurnalis sejak tahun 2004, yang tercatat sebagai anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Bengkulu dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (The Alliance of Independent Journalists) Bengkulu. Pernah menjadi Reporter dan Editor untuk Rakyat Bengkulu, Pemimpin Redaksi untuk Radar Bengkulu, Inisiator jurnalisme komik lingkungan hidup (Konteks) di Bengkulu dan jurnalisme warga (perempuan) Lentera Perempuan, dan kini menjadi kontributor (freelance journalist) untuk Mongabay Indonesia. Gunung Itu Bernama Jurnalisme. Puncaknya: Kebebasan dan Kebahagiaan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: