you're reading...
Jurnalisme dan Media

Pers dan Hambatan Presiden Terpilih

Pasangan Prabowo – Hatta dan Jokowi – JK sudah memaparkan visi, misi dan program kerja sebagai panduan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun, tidak satu pasangan pun mengagendakan pembenahan di bidang pers. Hal ini patut disesalkan karena berpotensi menjadi hambatan serius bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk melakukan perubahan seperti yang telah dijanjikan.

Sejarah telah mencatat bahwa pers memiliki peran sangat vital dalam mendorong perubahan di Indonesia. Anderson (2001) mengungkapkan, pers (surat kabar) ikut membidani kelahiran bangsa dan negara Indonesia. Dengan kekuatan yang dimiliki, pers berhasil membangun ikatan solidaritas antar penduduk yang mendiami wilayah yang terpencar secara geografis dengan keragaman budaya, suku, agama dan bahasa untuk melepaskan belenggu penjajahan dengan memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. “Yang menciptakan nasionalisme adalah bahasa-cetak,” kata Anderson, “bukannya bahasa ibu/daerah/tertentu per se.” Sehingga dapat dimaklumi bila, seperti yang dituliskan Sen dalam Price dkk (2002), Presiden Soekarno menjuluki pers sebagai alat revolusi.

Pers kembali memainkan perannya sebagai agen perubahan dengan membidani gerakan reformasi. Secara terpisah, Sen dalam Price dkk (2002) dan Heryanto dan Mendal (2005) mengungkapkan, gerakan melepaskan belenggu rezim otoriter Soeharto tersebut bermula dari perlawanan kalangan pers terhadap pembredelan majalah Tempo, Editor dan Detik yang dilakukan rezim otoriter Soeharto untuk menekan kebebasan berpendapat, pada Juni 1994. “Sejak saat itu,” tulis Sen, “media tidak hanya melaporkan atau merefleksikan oposisi terhadap Orde Baru, tetapi dalam banyak hal mendorong penolakan”. Mendapat dukungan dari publik, gerakan penolakan tersebut pun meluas hingga berhasil mengakhiri rezim yang telah dibangun Soeharto selama tiga dekade, pada Mei 1998.

Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan kepada pers sebagai pilar keempat demokrasi, pemerintah mengesahkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun sayangnya, kebebasan tersebut malah dimanfaatkan secara maksimal oleh sejumlah pihak yang bermotif memperoleh keuntungan. Celakanya pula, ekspansi agresif yang dilakukan untuk memperbesar perolehan keuntungan, baik berbentuk monomedia ataupun cross-media, telah mengakibatkan terkonsentrasinya kepemilikan media kepada segelintir orang. Tentunya, kondisi ini perlu dicermati karena sangat membahayakan demokrasi. Dengan mudah dan leluasa pemilik media dapat membatasi kebebasan jurnalis dan merampas ruang publik untuk melakukan hegemoni wacana demi kepentingan mereka. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden terpilih wajib untuk membenahi kondisi tersebut dengan bijak.

Pembenahan pers juga penting dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjamin penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dan manusia yang akan dilakukan dapat berjalan dengan tepat dan baik. Hasil penelitian Besley dan Burgess di 16 wilayah India membuktikan bahwa pers yang bebas dan independen menjadi faktor kunci untuk menjamin perlidungan bagi masyarakat yang rentan (Coyne dan Leeson, 2009). Penelitian Guseva dkk (2008) terhadap kondisi ratusan negara juga membuktikan korelasi yang sangat kuat antara kebebasan pers dengan beragam dimensi pembangunan (kesehatan dan pendidikan), kemiskinan dan pemerintahan. “Pers yang bebas,” simpul Guseva dkk, “dapat berkontribusi dalam mencapai Millenium Development Goals dan, yang paling penting, dapat menjamin bahwa berbagai dimensi pembangunan masyarakat dan manusia bisa dipenuhi”. Lalu, hasil penelitian Tandoc dan Bruno (2012) yang juga dilakukan terhadap kondisi ratusan negara membuktikan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu indikator kepuasan hidup dan kebahagiaan masyarakat.

Pembenahan yang harus dilakukan bukan hanya terkait kebebasan media untuk mempublikasikan berita yang ingin dipublikasikan media, tetapi juga kebebasan masyarakat untuk memperoleh berita yang dibutuhkan, dan kebebasan warga atau komunitas untuk membuat media berita sendiri. Pembenahan tersebut dapat berupa merevisi aturan-aturan yang berpotensi membatasi kebebasan pers, menguatkan perlindungan dan jaminan bagi jurnalis agar bebas dari intervensi pemilik media, melakukan penataan kepemilikan media agar tidak dikuasai segelintir orang, dan mendorong tumbuhnya media lokal dan media warga (komunitas). Khusus mengenai media warga atau komunitas, upaya mendorong pertumbuhannya diperlukan sebagai solusi atas ketidakberpihakan atau keterbatasan media mainstream memberi ruang bagi warga untuk bersuara, dan untuk mendorong partisipasi warga dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan publik dan program pembangunan yang bersentuhan langsung. Dengan kata lain, sebagai upaya memberikan keadilan dalam pemenuhan hak asasi warga negara dan perwujudkan kedaulatan rakyat. (**)

Advertisements

About dedek hendry

Gunung Itu Bernama Jurnalisme. Puncaknya: Kebebasan dan Kebahagiaan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: